Samarinda,Selasa,5 Agustus 2025 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis dan Penyerahan Paritrana Award Tahun 2025 diruang ruhui rahayu lantai I Kantor Gubernur Kaltim. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menguatkan sinergi lintas sektor dalam membangun Kalimantan Timur yang inklusif, digital, dan berdaya saing tinggi.
Dalam sambutannya secara Daring (dalam Jaringan) melalui Zoom Metting, Gubernur Kalimantan Timur,Rudi Mas’ud menekankan bahwa seluruh program prioritas daerah—dari perlindungan sosial tenaga kerja, pengendalian inflasi, digitalisasi layanan publik, hingga makan bergizi gratis—harus berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Cakupan BPJS Ketenagakerjaan kita sudah 70,11 persen, tapi kita ingin 100 persen. Termasuk untuk pekerja informal seperti nelayan, petani, UMKM, dan guru honorer. Ini bagian dari tanggung jawab sosial kita,” ungkap Gubernur.
Ia juga menyoroti capaian inflasi Kaltim yang relatif terkendali di angka 2,08 persen pada Juli 2025. Namun, ia mengingatkan pentingnya intervensi cepat seperti pasar murah dan diversifikasi pangan lokal. “Kita tidak boleh hanya mengandalkan rasa. Data adalah kunci. Koordinasi dan respon cepat harus jadi budaya,” tegasnya.
Capaian indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Kaltim yang telah mencapai 97,5 persen juga diapresiasi. Namun Gubernur menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh berhenti di angka, tapi harus menyentuh pelayanan paling dasar. “Digitalisasi tanpa arah strategis hanya akan jadi formalitas. Mari pastikan ini jadi budaya kerja,” ujarnya
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, juga menambahkan bahwa saat ini baru tersedia 20 dari 376 unit target Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan masih tersisa kuota besar yang belum terpenuhi. Ia mendorong kabupaten/kota untuk mempercepat pembentukan unit SPPG dan memanfaatkan pangan lokal sebagai menu sehat yang mendukung ekonomi masyarakat. “Rumah makan seperti Torani yang mengangkat produk lokal, bisa menjadi role model. Ini adalah ketahanan pangan yang juga berdampak ekonomi,” jelasnya.
Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegara, Ahyani Fadianur,didampingi oleh sekretasis bapenda kutai kartanegara,yang dalam sesi wawancara menyampaikan rasa syukur atas capaian Kutai Kartanegara dalam berbagai penghargaan, seperti nominasi Paritrana Award 2025 penghargaan BPJS Ketenagakerjaan dari Gubernur Kalimantan Timur.
“Pertama, kita bersyukur bisa masuk nominasi Paritrana Award 2025 dan penghargaan awal dari BPJS. Ini menjadi motivasi kami agar ke depan tidak hanya jadi nominasi, tapi bisa masuk tiga besar nasional,” ujar Ahyani.
Ia juga menambahkan, “Untuk TP2DD, kami juga telah mendapat penghargaan. Harapannya ke depan evaluasinya makin baik, agar bisa lebih maksimal dalam pelaksanaan digitalisasi.”
Acara ini juga menjadi momentum penyerahan Paritrana Award 2025 sebagai bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkomitmen dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun masa depan Kalimantan Timur. “Pengendalian inflasi, digitalisasi, perlindungan pekerja, dan gizi anak—semuanya saling terhubung. Dengan hati dan kolaborasi, kita menuju Kalimantan Timur emas, menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutupnya.///iwansyah.CRTV
