Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Pendopo Bupati Odah Etam Tenggarong.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Bank Indonesia, Bank Kaltimtara, pimpinan Perusahaan Daerah (Perusda), serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basrie menegaskan bahwa High Level Meeting TPID dan TP2DD merupakan forum strategis dan sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, TPID berperan dalam pengendalian inflasi, sementara TP2DD mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ia menekankan bahwa inflasi harus dijaga melalui keseimbangan antara sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand), sehingga tidak terjadi inflasi maupun deflasi yang berlebihan, seiring dengan penguatan ekosistem ekonomi digital di daerah..
“Pengendalian inflasi tidak hanya soal harga, tetapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan jalur logistik berjalan lancar,” ujarnya.
Bupati Aulia menyoroti meningkatnya permintaan bahan pokok akibat sejumlah program nasional, seperti program makan bergizi gratis, yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan beras premium, ayam, daging, telur, serta sayur-sayuran. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk lebih sensitif dalam membaca dinamika di lapangan
.“Ketika pasokan tersedia dan distribusi lancar, maka harga bisa lebih terkendali. Strategi 4K yang selama ini dijalankan terbukti cukup efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Aulia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik spekulasi harga yang dapat menimbulkan kelangkaan dan lonjakan harga di masyarakat. Ia meminta seluruh pihak untuk aktif melakukan pengendalian di lapangan, termasuk menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru
Sementara itu Dalam arahannya terkait digitalisasi (TP2DD) Bupati kutai kartanegara menekankan pentingnya meningkatkan transaksi belanja daerah menggunakan KKPD yaitu Kartu Kredit Pemerintah Daerah, sebuah alat pembayaran digital berbasis kartu kredit yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja barang, jasa, dan modal yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bertujuan untuk mengurangi transaksi tunai, meningkatkan keamanan, transparansi, efisiensi, dan meminimalkan idle cash dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasinya mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah dengan sistem pembayaran elektronik dan mengacu pada peraturan seperti Permendagri Nomor 79 Tahun 2022. Untuk itu perlu segera dilakukan sosialisasi penggunaan kkpd kepada seluruh bendahara pengeluaran & bendahara pengeluaran pembantu untuk mengoptimalkan penggunaan kkpd.
Bupati menyampaikan apresiasi atas pengembangan aplikasi Mandau, namun berharap agar aplikasi tersebut memberikan ruang kewenangan admin di tingkat kabupaten untuk menyesuaikan data harga sesuai kondisi daerah masing-masing dan optimalisasi penggunaan KKPD, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap dapat menciptakan ekosistem keuangan daerah yang lebih modern, aman, dan efisien, serta mendukung percepatan realisasi anggaran demi pembangunan daerah yang lebih baik.
Sementara itu Bupati menegaskan bahwa digitalisasi transaksi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, optimalisasi data, serta meminimalisir potensi kebocoran. Ia mendorong percepatan pemahaman dan pemanfaatan transaksi non-tunai, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD),
“Penerapan KKPD bertujuan utama untuk mengurangi transaksi tunai, meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi anggaran. Selain itu, instrumen ini juga berfungsi untuk meminimalkan idle cash atau uang menganggur dalam pengelolaan keuangan daerah kita,” ujar Bupati dalam keterangannya.
Bupati juga mengungkapkan rencana peresmian Pasar Tangga Arung Square pada awal Januari 2026, yang akan memiliki lebih dari 700 kios. Ia berharap seluruh transaksi di kawasan tersebut dapat dilakukan secara non-tunai sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital daerah.
Menutup sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basrie mengajak seluruh perangkat daerah, dan camat guna memastikan percepatan implementasi kebijakan ini, Bupati menginstruksikan agar sosialisasi penggunaan KKPD segera dilakukan secara menyeluruh. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah seluruh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“perlunya segera dilakukan sosialisasi intensif kepada seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Pemahaman yang baik di tingkat pelaksana sangat krusial untuk mengoptimalkan penggunaan KKPD ini di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegasnya.”
Sekretaris daerah Sunggono menyampaikan bahwa TPID dan TP2DD,Kukar terus memperkuat pemantauan harga dan Percepatan implementasi kebijakan dan menginstruksikan agar sosialisasi penggunaan KKPD segera dilakukan secara menyeluruh.
“Koordinasi yang kuat antar OPD dan stakeholder menjadi faktor penentu agar langkah pengendalian inflasi dan mengoptimalkan pemanfaatan KKPD dapat berjalan cepat, tepat, dan terukur,segera dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia dalam paparannya menyampaikan gambaran kondisi inflasi di Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara. Disebutkan bahwa secara historis, inflasi pangan di Kalimantan Timur pada periode HBKN cenderung meningkat 20–30 persen dibandingkan bulan biasa, sehingga diperlukan kewaspadaan lebih tinggi menjelang Natal dan Tahun Baru.
Dalam kaitannya dengan TPID dan TP2DD Award, Bank Indonesia memaparkan strategi agar Kukar dapat meraih kembali tahun depan. Penilaian TPID dan TP2DD meliputi aspek proses dan output, dengan bobot terbesar pada laporan Outstanding Performance Strategy (OPS) sebesar 60 persen. Faktor penting yang dinilai antara lain pelaksanaan High Level Meeting yang dipimpin langsung kepala daerah, tindak lanjut kebijakan hasil HLM, kapasitas capacity building, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi.
Di bidang TP2DD, Bank Indonesia mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah serta optimalisasi penggunaan sistem pembayaran non-tunai, termasuk pemanfaatan aplikasi Mandau sebagai sarana pemantauan harga pangan secara real time.///iwansyahCRTV
