Tenggarong — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (4/2/2026). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Dr. Sarkowi V. Zahry, S.Hut., dan diterima langsung oleh Kepala Bapenda Kukar Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt., M.P di Ruang Kepala Bapenda Kukar.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bapenda Kukar didampingi oleh Sekretaris Bapenda serta para Kepala Bidang di lingkungan Bapenda Kukar. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, khususnya terkait kebijakan fiskal daerah, bantuan keuangan provinsi, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Dr. Sarkowi V. Zahry menjelaskan bahwa secara prinsip, anggota DPRD merupakan wakil rakyat sesuai dengan wilayah keterwakilannya, sehingga idealnya penyerapan aspirasi dilakukan melalui daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Namun demikian, dalam praktiknya tetap diperlukan fleksibilitas dan komunikasi lintas wilayah demi kepentingan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kukar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta DPRD dalam memperjuangkan alokasi bantuan keuangan yang lebih proporsional bagi Kukar. Menurutnya, dukungan pembiayaan tidak hanya bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir), tetapi juga dapat berasal dari kebijakan strategis pemerintah provinsi maupun pusat.
“Yang terpenting adalah komunikasi dan perjuangan bersama. Program-program strategis Kabupaten Kukar perlu dikomunikasikan sejak awal agar dapat dikawal dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kukar Dr. Bahari Jokosusilo menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pendapatan daerah, di antaranya realisasi transfer pusat dan provinsi yang belum sepenuhnya optimal, perbedaan data potensi pajak sektor pertambangan, serta masih adanya ketidaksesuaian distribusi bagi hasil berdasarkan lokasi produksi.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data antarlevel pemerintahan agar perhitungan bagi hasil pajak dan royalti dapat lebih adil dan mencerminkan potensi riil daerah. Selain itu, dibahas pula kondisi fiskal daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan pengetatan APBN, pencadangan transfer, serta dampaknya terhadap kapasitas APBD Kukar.
Pertemuan tersebut juga membahas sinkronisasi pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi yang berada di wilayah Kukar, agar kualitasnya sejalan dengan perkembangan kawasan dan mendukung konektivitas antardaerah.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama dan penguatan sinergi antara Banggar DPRD Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.//iwansyahCRTV
