{"id":1631,"date":"2025-07-07T21:36:20","date_gmt":"2025-07-07T13:36:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/?p=1631"},"modified":"2025-07-09T09:05:10","modified_gmt":"2025-07-09T01:05:10","slug":"rapat-koordinasievaluasipemkab-kukar-serius-genjot-pendapatan-daerah-parkir-walet-hingga-hilirisasi-batu-bara-disorot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/2025\/07\/07\/rapat-koordinasievaluasipemkab-kukar-serius-genjot-pendapatan-daerah-parkir-walet-hingga-hilirisasi-batu-bara-disorot\/","title":{"rendered":"Rapat KoordinasiEvaluasi”Pemkab Kukar Serius Genjot Pendapatan Daerah: Parkir, Walet, hingga Hilirisasi Batu Bara Disorot"},"content":{"rendered":"\n

TENGGARONG \u2014 Senin 7 Juli 2025,Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap potensi dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah penurunan signifikan dana transfer pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor batu bara. Berbagai sumber potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap optimal menjadi sorotan utama.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu contoh nyata datang dari sektor perparkiran. Kepala Bapenda Kukar (Dr.Bahari Jokosusilo,S.pt,.MP) menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan sederhana, dengan estimasi 700 ribu kendaraan di Kukar yang minimal parkir sekali sebulan, potensi retribusi parkir bisa mencapai Rp7 hingga Rp14 miliar per tahun. \u201cTapi realisasinya baru sekitar Rp300 juta. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Dulu sempat direncanakan titik-titik parkir dikoordinasikan lewat Samsat, tapi ditolak oleh Korlantas,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n

Tak hanya parkir, sektor lain yang juga minim realisasi adalah retribusi dari Dinas Lingkungan Hidup, yang sebelumnya mencapai Rp500 juta namun kini nihil. Hal ini disebabkan karena belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait tata kelola retribusi. \u201cTahun ini kami inisiasi Perbup retribusi, sekarang sudah harmonisasi dan tinggal naik ke bagian hukum,\u201d jelasnya lagi.<\/p>\n\n\n\n

Lebih lanjut, Pemkab Kukar juga tengah mempersiapkan strategi menghadapi era transisi energi nasional yang berdampak langsung pada sektor andalan Kukar: batu bara. \u201cHilirisasi batu bara memang berdampak positif terhadap ekonomi nasional, tapi DBH dari royalti bisa terpotong hingga 50 persen,\u201d ungkap Kepala Bapenda saat menyapaikan paparan di ruang rapat lantai III bapenda kukar. Dari data, satu perusahaan jenis IUPK-Operasi Produksi (MHo) saja berkontribusi hingga Rp1,1 triliun dalam royalti, dan pengurangan akibat hilirisasi akan berdampak signifikan bagi APBD Kukar.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
kepala OPD dan Asisten saat menikmati hidangan di ruang rapat kepala BAPENDA<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Kukar menyusun simulasi peningkatan pajak daerah secara bertahap dari Rp277 miliar pada 2026 menuju Rp1,5 triliun pada 2030. Langkah ini diiringi dengan kolaborasi lintas OPD, pendataan potensi secara sistematis, hingga pelibatan RT dalam sensus pajak Bumi dan banggunan (PBB). \u201cKami mulai dari Tenggarong. Sensus PBB saja habiskan Rp700 juta. Tapi kami berikan insentif untuk RT sebesar Rp250 ribu agar proses ini berjalan door to door,\u201d terang Kepala Bapenda.<\/p>\n\n\n\n

Tak ketinggalan, sektor sarang burung walet juga dibidik. Berdasarkan kajian akademis, potensi pajak dari walet di Kukar bisa mencapai Rp40\u201350 miliar per tahun. Namun realisasi saat ini baru Rp300 juta. Salah satu kendala adalah tidak terbukanya data subjek pajak dari KPP Pratama. \u201cSudah kami koordinasikan berkali-kali, tapi mereka tak membuka data. Suruh cari sendiri,\u201d keluhnya.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Bupati (tengah) dan wakil bupati (kanan) Serta Sekretaris Daerah (Kiri)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Dalam waktu dekat, Pemkab Kukar juga akan meluncurkan sistem digitalisasi retribusi dan perpajakan daerah bernama \u201cPerforasi\u201d, hasil integrasi antara OPD dan sistem perbankan. Meski prosesnya panjang dan rumit, termasuk urusan izin dengan OJK, langkah ini diyakini menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.<\/p>\n\n\n\n

Bupati Kukar, dr.Aulia Rahman Basri, dalam arahannya menyampaikan bahwa perhatian besar diberikan terhadap menurunnya pendapatan daerah. Ia meminta agar pendekatan PAD diarahkan kepada sektor-sektor besar, terutama industri ekstraktif seperti batu bara dan sawit. \u201cKalau bicara batubara, kita harus tahu RKAB-nya, realisasinya, dan berapa yang masuk ke Kukar. Jangan hanya terima hitungan mentah dari PMK,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Bupati Kukar dr.Aulia<\/em> Rahman Basrie saat memberikakan arahan saat rapat<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Bupati juga menekankan pentingnya menelusuri muara transaksi perdagangan, termasuk CPO dari pabrik kelapa sawit. \u201cPertanyaannya, transaksi jual beli CPO (Crude Palm Oil) itu terjadi di mana? Kalau di Kukar, kita bisa dapat PPN atau PPh. Jangan sampai transaksinya terjadi di luar, kita tidak dapat apa-apa. Harus kita tegaskan, semua transaksi harus FOB (free On Board), locus-nya di Kukar,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n

Lebih jauh, Bupati juga mempertanyakan mengapa DBH dari BBM di Kukar hanya Rp500 miliar, sementara Kabupaten Kutai Timur bisa mencapai Rp1,2 triliun, padahal produksi batubara Kukar lebih besar. \u201cIni harus kita gali. Kita mulai dulu dari dua sektor besar: batu bara dan sawit. Kita main di angka-angka besar dulu, baru bicara sektor lainnya seperti pertanian dan pariwisata,\u201d tutupnya.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Diskusi Santai Bupati dan wakil bupati serta sekretasis daerah dan kepala bapenda kukar<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Dengan pendekatan berbasis data dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Kukar optimistis bisa menjaga stabilitas fiskal daerah meski dihadapkan pada tantangan era transisi energi dan perubahan skema pembagian dana pusat.\/\/\/iwansyah,CRTV<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

TENGGARONG \u2014 Senin 7 Juli 2025,Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap potensi dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah penurunan signifikan dana transfer pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor batu bara. Berbagai sumber potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap optimal menjadi sorotan utama. Salah satu […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1632,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"postBodyMargin":[],"postBodyPadding":[],"postBodyBackground":{"backgroundType":"classic","gradient":""},"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[40,48,45,29,156,155,16,159,158,157,133],"class_list":["post-1631","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kepemerintahan","tag-bapendajayaselalu-2","tag-kutaikartanegara","tag-pajakonlinekukar-2","tag-bapendakukar","tag-bupatikutaikartanegara","tag-kukaridamanterbaik","tag-pajak","tag-pajakdanretribusi","tag-pemerintahkabupatenkutaikartanegara","tag-rapatkoordinasievaluasi","tag-tenggarong-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1631"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1643,"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1631\/revisions\/1643"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1632"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bapenda.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}