Balikpapan – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti kegiatan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Pengisian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis, 10 Juli 2025 di Borneo Meeting Room Lantai VI, Hotel Astara, Kota Balikpapan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan komitmen dan wawasan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Kalimantan Timur terhadap perkembangan implementasi ETPD terkini.
Bapenda Kutai Kartanegara menjadi salah satu instansi yang masuk dalam sasaran undangan bersama Bapenda dan BPKAD provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, serta BPD Kaltimtara. Forum ini juga ditembuskan kepada Sekretaris Daerah masing-masing pemerintah daerah sebagai bentuk penguatan koordinasi kelembagaan TP2DD di daerah.
Berdasarkan rundown kegiatan, agenda dimulai dengan pembukaan, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu, peserta mengikuti sesi Sosialisasi Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan tiga sesi pengisian IETPD dan pendampingan oleh KPwBI Provinsi Kalimantan Timur hingga penutupan. Pola agenda ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya berfokus pada penguatan pemahaman, tetapi juga pada pendampingan teknis secara langsung agar pengisian IETPD berjalan lebih akurat dan terarah.
Dalam materi sosialisasi, Bank Indonesia menjelaskan bahwa pengembangan KKI bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, menguatkan tata kelola dan transparansi belanja pemerintah, serta mengakselerasi digitalisasi transaksi pemerintah. KKI segmen pemerintah juga terus dikembangkan secara bertahap melalui fitur QRIS, kartu fisik, hingga online payment untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan transaksi belanja pemerintah, baik offline maupun online.
Bank Indonesia juga memaparkan bahwa adopsi KKI oleh pemerintah daerah terus meningkat. Dari 546 pemda, tercatat 224 pemda telah bertransaksi menggunakan KKI pemerintah. Untuk wilayah Kalimantan Timur, tingkat implementasi KKI tercatat 73 persen, dan menjadi salah satu yang tertinggi secara regional. Hingga Juni 2025, realisasi transaksi KKI di Kalimantan Timur mencapai Rp2.991.760.106, tertinggi di wilayah Kalimantan, dengan Kutai Kartanegara tercatat memiliki realisasi sebesar Rp18.947.440.
Dari sisi monitoring elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, materi Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa capaian IETPD di Kalimantan Timur tergolong kuat. Pada evaluasi Semester II Tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat nilai 93,3 persen, yang menempatkan daerah pada kategori digital. Hasil ini menjadi modal penting untuk terus menjaga konsistensi implementasi ETPD sekaligus mendorong inovasi penerimaan digital di daerah.
Selain materi dari Bank Indonesia, peserta juga memperoleh penguatan dari Bankaltimtara terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa KKPD dapat dimanfaatkan untuk belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja perjalanan dinas. Bankaltimtara juga memaparkan persyaratan pengajuan KKPD, mekanisme penggunaan, pengujian dan pembayaran, serta ketentuan perpajakan atas transaksi KKPD sebagai bagian dari penguatan tata kelola transaksi pemerintah daerah yang lebih tertib dan akuntabel.
Keikutsertaan Bapenda Kutai Kartanegara dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk terus memperkuat implementasi P2DD dan ETPD secara berkelanjutan. Melalui penguatan pemahaman terkait KKI, KKPD, dan pengisian IETPD, Bapenda Kukar diharapkan dapat terus mendorong tata kelola pendapatan dan belanja daerah yang semakin transparan, efisien, akuntabel, dan berbasis digital./iwansyahCHT
