TENGGARONG SEBERANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada sektor pertambangan beserta kontraktor dan subkontraktornya.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (16/11/2026), bertempat di Gedung Putri Karang Melenu, Kecamatan Tenggarong Seberang, dan dibuka secara resmi oleh Bupati Kutai Kartanegara, Dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Dasmiyah, M.AP., Koordinator Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Optimalisasi Pendapatan Daerah, Dr. Ismiyati, M.Si., Plt. Kepala Bapenda Kukar sekaligus Kepala BPKAD, Sukoco, serta perwakilan Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan, Dinas ESDM, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pimpinan perusahaan pertambangan beserta kontraktor dan subkontraktornya.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa kegiatan pemeriksaan terpadu tersebut merupakan langkah strategis untuk melakukan sinkronisasi, rekonsiliasi, serta penataan data perpajakan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara.

Menurutnya, sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan kesesuaian antara aktivitas operasional perusahaan dengan pencatatan dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Bupati menyoroti potensi penerimaan daerah, khususnya dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Air Permukaan. Ia menilai masih terdapat peluang optimalisasi penerimaan yang perlu ditelusuri melalui pencocokan data administrasi dengan kondisi operasional perusahaan di lapangan.

“Yang kita inginkan adalah keadilan. Di mana kegiatan usaha itu dilaksanakan, di situlah seharusnya manfaat perpajakannya dapat dirasakan oleh daerah,” tegasnya.

Bupati juga menekankan bahwa pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan beban pajak tambahan kepada perusahaan, melainkan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai ketentuan dan dicatat secara tepat berdasarkan aktivitas operasional sebenarnya.

Ia optimistis, apabila proses rekonsiliasi dan penataan data berjalan optimal, penerimaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berpotensi meningkat hingga sekitar Rp800 miliar. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Dasmiyah, M.AP., dalam laporannya menyampaikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan koordinasi pendahuluan, permintaan data perusahaan pada 2 November 2026, penyampaian surat pemberitahuan pada 4 November 2026, serta rapat daring dan penyampaian matriks kebutuhan data pada 6 November 2026.

Pemeriksaan administrasi dan lapangan dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 21 November 2026. Sasaran pemeriksaan mencakup 215 perusahaan, termasuk perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), kontraktor, dan subkontraktor.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan melibatkan 40 personel tim pemeriksa, terdiri atas 20 orang dari tim pemeriksa pajak provinsi dan 20 orang dari tim pemeriksa pajak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemeriksaan lapangan akan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi aktual di lokasi usaha, meliputi workshop alat berat, stockpile, pit tambang, serta tempat penyimpanan bahan bakar (fuel storage).

Adapun aspek yang diperiksa mencakup transaksi pembelian bahan bakar, kepemilikan dan penggunaan alat berat, pemanfaatan air permukaan, kendaraan bermotor, serta kewajiban perpajakan dan retribusi lainnya.

Dalam kegiatan ini, Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara turut bersinergi dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Langkah tersebut bertujuan agar proses pendataan lebih efektif dan efisien sekaligus menghindari pengulangan permintaan dokumen kepada perusahaan.

Untuk lingkup kewenangan kabupaten, pemeriksaan juga mencakup pajak air tanah, PBJT tenaga listrik, PBJT makanan dan/atau minuman, PBJT jasa perhotelan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak reklame, serta PBB-P2 untuk periode tahun 2025 hingga September 2026.

Koordinator Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Optimalisasi Pendapatan Daerah, Dr. Ismiyati, M.Si., turut menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah di tengah dinamika kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Ia berharap keberadaan Tim Terpadu mampu memperkuat koordinasi lintas instansi serta menghasilkan langkah konkret dalam menggali potensi pendapatan daerah yang selama ini belum teridentifikasi secara maksimal.

Dukungan juga disampaikan melalui keterlibatan unsur aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan, guna memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan secara profesional, proporsional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap seluruh perusahaan dapat berpartisipasi aktif dan kooperatif dalam menyampaikan data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi terkait, dan pelaku usaha diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta memastikan kontribusi sektor pertambangan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.///iwansyahCRTV

admin
Author: admin

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *